Konstitusi Tidak Tertulis: Pengertian Beserta Contoh

Konstitusi tidak tertulis merujuk pada seperangkat aturan dan norma yang tidak tersusun dalam satu dokumen tertulis seperti konstitusi formal, tetapi secara tersirat diakui dan dihormati oleh lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Dalam konteks negara-negara demokratis, konstitusi tidak tertulis dapat merujuk pada seperangkat prinsip-prinsip dasar seperti prinsip pemisahan kekuasaan, kebebasan berbicara, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Konstitusi tidak tertulis biasanya berkembang dari sejarah, praktik, dan budaya suatu negara, dan sering kali diakui oleh pengadilan dan badan-badan lain sebagai panduan bagi tindakan pemerintah dan individu.

Namun, kekurangan dari konstitusi tidak tertulis adalah kurangnya kepastian hukum yang jelas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Selain itu, pengakuan dan penghormatan terhadap konstitusi tidak tertulis dapat bervariasi dari satu pemerintah dan generasi ke generasi berikutnya.

Pengertian Konstitusi Tidak Tertulis

Konstitusi tidak tertulis adalah seperangkat aturan, norma, dan prinsip-prinsip dasar yang tidak terdokumentasikan secara resmi dalam satu dokumen tertulis seperti konstitusi formal, berkembang dari sejarah, praktik, dan budaya suatu negara dan diakui secara tersirat oleh lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat pada umumnya sebagai panduan bagi tindakan pemerintah dan individu.

Konstitusi tidak tertulis dapat mencakup prinsip-prinsip dasar seperti pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Meskipun tidak diakui secara resmi dalam satu dokumen tertulis, pengakuan dan penghormatan terhadap konstitusi tidak tertulis sering kali dianggap sebagai landasan dasar dari sistem politik dan hukum suatu negara.

Baca juga: Public Speaking: Pengertian, Tujuan, Metode, dan Manfaat

Contoh Konstitusi Tidak Tertulis

Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang contoh konstitusi tidak tertulis yang ada di Indonesia:

Pidato Kenegaraan Presiden

Pidato Kenegaraan Presiden di Indonesia yang disampaikan pada tanggal 16 Agustus setiap tahunnya, sehari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia, dihadiri oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, pidato ini dianggap sebagai contoh penting dari konstitusi tidak tertulis karena di dalamnya dijelaskan visi dan misi presiden, serta arah kebijakan pemerintah untuk tahun berikutnya.

Selain itu, pidato ini juga dianggap sebagai bentuk akuntabilitas publik yang membantu masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dalam tahun sebelumnya dan rencana pemerintah untuk masa depan.

Baca juga: Bantuan UMKM Beserta Syarat dan Cara Mendaftar

Kegiatan Musyawarah

Musyawarah merupakan bentuk konstitusi tidak tertulis yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Musyawarah dilakukan dalam berbagai konteks, mulai dari tingkat keluarga hingga tingkat nasional.

Konsep musyawarah berasal dari Pancasila, di mana keputusan yang diambil harus dilakukan dengan mengutamakan tujuan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Musyawarah digunakan sebagai alat untuk mencapai kesepakatan, mencegah konflik, dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat.

Pidato Presiden di Awal Tahun

Pidato Presiden di awal tahun dihadiri oleh anggota DPR dan dianggap sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dalam pidato ini, presiden menyampaikan rencana kebijakan pemerintah dan pengeluaran negara untuk satu tahun ke depan. Pidato ini juga menjadi forum di mana anggota DPR dapat menanyakan pertanyaan dan memberikan masukan pada kebijakan pemerintah.

Baca juga: Big Data: Definisi dan Konsep Dasar

Adat Istiadat

Adat istiadat adalah kumpulan tradisi dan norma yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Meskipun tidak tertulis dalam hukum atau konstitusi formal, adat istiadat dianggap sebagai bagian penting dari konstitusi tidak tertulis di Indonesia.

Adat istiadat meliputi banyak aspek kehidupan, seperti upacara adat, hubungan sosial, dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat dianggap sebagai cara untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam masyarakat.

Baca juga: Niat Mandi Wajib Haid: Doa, Tata Cara dan Manfaatnya

Kesimpulan

Konstitusi tidak tertulis di Indonesia mencakup beberapa hal seperti Pidato Kenegaraan Presiden, musyawarah, pidato Presiden di awal tahun, dan adat istiadat. Meskipun tidak tertulis dalam hukum atau aturan formal, konstitusi tidak tertulis ini dianggap penting karena membentuk nilai dan norma yang menjadi dasar dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Konstitusi tidak tertulis juga membantu memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam masyarakat serta menjadi alat untuk mencapai kesepakatan dan mencegah konflik.

Referensi

1. Mochtar Kusumaatmadja. 2006. Konstitusi Tidak Tertulis: Membumikan Nilai-Nilai Pancasila. Penerbit: Kompas.
2. Usman Hamid. 2014. Konstitusi Tidak Tertulis dan Pilar-Pilar Demokrasi Indonesia. Makalah disampaikan pada Konferensi Ilmiah Nasional Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
3. R. Supomo. 2015. Konstitusi Tidak Tertulis: Tinjauan Konstitusional dan Budaya di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 1.
4. Teguh Santoso. 2016. Konstitusi Tidak Tertulis: Memahami Sumber Daya Budaya untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 7 No. 2.
5. Bambang Widodo Umar. 2019. Memahami Konstitusi Tidak Tertulis dan Implikasinya terhadap Praktik Demokrasi di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 No. 1.