Sistem Ekonomi Pancasila pertama kali muncul pada tahun 1967 dalam artikel Dr. Emil Salim, saat itu makna istilah tersebut masih belum jelas. Namun, istilah ini menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979, Emil Salim kembali membahas arti dari SEP. Mesti gagasan SEP bukanlah gagasan murni Emil Salim, karena yang memperkenalkan gagasan tersebut adalah Mubyarto tahun 1966, namun gagasan tersebut telah memberikan pijakan untuk pengembangan konsep SEP di masa akan datang.
Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila
Sistem Ekonomi Pancasila adalah sebuah konsep kebijakan ekonomi yang mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan hingga mencapai titik keseimbangan. Kekanan berarti bebas mengikuti aturan pasar, sementara ke kiri berarti ada intervensi pemerintah dalam bentuk perencanaan sentral.
Baca juga: Connected Papers Untuk Penelitian Akademik
Menurut buku Pancasila dan Tokoh Pahlawan Indonesia (2020) karya Eva Nur Eviyana, dkk, Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian yang didasarkan pada lima sila Pancasila. Dalam bahasa yang lebih sederhana, SEP dapat juga disebut sebagai sistem ekonomi pasar yang dikendalikan oleh pemerintah atau “ekonomi pasar terkendali”.
Dikutip dari buku Bangkitlah Pancasila!! (Sebuah Gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara) (2014) karya Wimmy Halim, sistem ekonomi Pancasila dibangun dengan konsep kekeluargaan dan didukung oleh semangat gotong royong. Hal ini berarti bahwa sistem perekonomian ini tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi di suatu wilayah, tapi juga berjuang untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.
Prinsip Sistem Ekonomi Pancasila
Prinsip-prinsip dasar SEP pada dasarnya sistem ekonomi terkontrol moral, yang memuat lima prinsip sebagai berikut:
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.
Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial
Harus mengutamakan pembangunan ekonomi yang selaras dengan pembangunan sosial, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan ekonomi yang dilakukan.
Gotong royong
Didasarkan pada semangat gotong royong dan kerja sama, sehingga masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
Kesejahteraan bersama
Memperjuangkan kesejahteraan bersama seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya kesejahteraan ekonomi suatu daerah atau kelompok saja.
Pemerintah berperan sebagai fasilitator
Menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dalam menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi rakyat, dan tidak sebagai pemilik atau kontrol dari sumber daya ekonomi.
Contoh Sistem Ekonomi Pancasila
Prof. Mubyarto memberikan contoh Sistem Ekonomi Pancasila sangat mudah ditemukan dalam praktik, seperti ekonomi pedesaan, ekonomi rakyat, ekonomi koperasi, ekonomi daerah atau mungkin juga ekonomi keluarga (family business), namun penulisan tentang hal ini masih sangat sedikit. Malah, yang sering ditulis adalah kelemahan-kelemahan dan kasus-kasus kegagalan, stagnasi, marjinalisasi atau ketergantungan perekonomian rakyat.
Baca juga: Sikap Patriotisme: Pengertian dan Contoh
Sebagai contoh, ekonomi syariah telah meraih kredibilitas karena kisah sukses dari lembaga-lembaga keuangan syariah. Meskipun demikian, masih banyak ditemukan kisah-kisah sukses koperasi, usaha kecil dan mikro, usaha keluarga atau perkembangan ekonomi daerah.
Kisah-kisah sukses tersebut perlu ditulis menjadi bahan bagi ilmu manajemen ekonomi rakyat, diperlukan penilaian kinerja atau prestasi seperti ISO dalam perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN. PT. Pupuk Kaltim, misalnya, telah berhasil meraih penghargaan ISO dan menjadi perusahaan kelas dunia (world class company).
Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila
Berdasarkan pendapat Sri Edi Suwarsono, berikut ini ciri-ciri ekonomi pancasila:
Peran negara penting
Dalam SEP, negara dan swasta dalam usaha tumbuh dan berkembang berdampingan dimana peran negara sangat penting tapi tidak terlalu dominan lagi. Negara dan swasta saling mendukung untuk menuju ke arah ekonomi yang lebih baik.
Sistem ekonomi berdasarkan azas kekeluargaan
Sistem ekonomi tidak di dominasi oleh pemodal atau buruh, tapi berdasarkan azaz kekeluargaan dan keakraban hubungan manusia.
Masyarakat memegang peranan penting
Dalam melakukan usaha ekonomi produksi dilakukan oleh pimpinan dan diawasi oleh masyarakat atau rakayat Indonesia.
Negara menguasai hajat hidup orang banyak
Sumber daya alam yang menguasi hajat hidup orang banyak seperti bumi, air dan sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai mutlak oleh negara.
Kelebihan dan kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila
Mengutip dari Eko Sudarmanto dkk pada buku etika bisnis tahun 2020, berikut ini kelebihan dan kekurangan SEP:
Kelebihan sitem ekonomi pancasila
- Bebas dalam berkreasi dan inovasi, diman setiap warga negara diberi kebebasan untuk membentuk dan menjalankan usahanya sendiri selama tidak menggangu kepentingan negara dan bangsa.
- SEP lebih ditujukan dan diutamakan untuk kepentingan masyarakat luas.
- Pengelolaan kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.
- Negara mengakui hak milik individu selama tidak bertentangan dengan hajat hidup orang banyak.
Kekurangan sistem ekonomi pancasila
- Perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena menganut asas demokrasi sehingga membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, dan kemufakatan.
- Proses pengambilan keputusan akan berjalan lambat karena harus menunggu kemufakatan bersama-sama terlebih dahulu.
- Dominasi negara yang akan meredam kreativitas dan inovasi masyarakat.
Semoga bermanfaat
Referensi
Damanik, D., Panjaitan, P. D., Pardede, A. F., Muhammadin, A., Weya, I., Basmar, E., … & Nasruddin, W. (2021). Sistem Ekonomi Indonesia. Yayasan Kita Menulis.
Mubyarto, M. (2004). Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi Atau Revolusi. Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB), 19(1).
Nugroho, T. (2011). Ekonomi Pancasila: Refleksi setelah Tiga Dekade. Paper. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM.
Raharjo, M. D. (2016). Isu-isu Kontemporer Ekonomi Pancasila. Unisia, (53), 207–217. https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art1
Tjakrawerdaja, S., Soedarno, S., Lenggono, P. S., Purwandaya, B., Karim, M., & Agusalim, L. (2017). Sistem Ekonomi Pancasila. Rajawali Press.