Good Governance: Pengertian, Prinsip, Tujuan, dan Contohnya

Good governance – Sejak era reformasi hingga saat ini, peran dan tanggung jawab pemerintah terus berkembang sejalan dengan permintaan masyarakat akan pelayanan yang cepat, sederhana, ekonomis, dan berkualitas. Namun, untuk mencapai hal ini, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan suatu keharusan.

Maka dari itu, pemerintah telah berkomitmen untuk menerapkan konsep pemerintahan yang baik atau good governance guna mengatasi beragam permasalahan di Indonesia. Good governance diharapkan dapat mengintegrasikan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian Good Governance

Good Governance merujuk pada pengelolaan pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Hal ini mencakup penghindaran alokasi dana investasi yang salah dan pencegahan korupsi, baik dalam aspek politik maupun administratif, serta menjalankan disiplin anggaran dan menciptakan kerangka hukum dan politik untuk mendorong aktivitas bisnis.

Pada intinya, Good Governance adalah konsep yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan implementasinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Konsep ini merupakan hasil konsensus antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam mengelola pemerintahan suatu negara.

Di Indonesia, konsep Good Governance mulai diperkenalkan dan diimplementasikan sejak munculnya era Reformasi. Pada periode ini, terjadi restrukturisasi sistem pemerintahan yang mendorong transparansi dan kebersihan dalam proses demokrasi, menjadikan Good Governance sebagai instrumen penting dalam reformasi pemerintahan. Namun, jika kita mengevaluasi perjalanan Reformasi selama 15 tahun terakhir, implementasi Good Governance di Indonesia belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan semangat Reformasi. Masih terdapat banyak insiden kecurangan dan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi, yang sebenarnya merupakan dua pilar utama dari prinsip Good Governance.

Baca juga: Tema Utama P5 Kurikulum Merdeka SD Serta Contohnya

Prinsip Good Governance

Kunci utama dalam memahami konsep Good Governance adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar penilaian kinerja suatu pemerintahan. Kualitas sebuah pemerintahan dapat dinilai melalui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip Good Governance telah terjadi. Menyadari pentingnya aspek ini, prinsip-prinsip Good Governance dijabarkan secara rinci seperti berikut:

Partisipasi Masyarakat (Participation)

Setiap warga masyarakat memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah, yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi ini didasarkan pada kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat, serta kemampuan untuk berpartisipasi secara produktif. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan mencerminkan aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah juga harus membuka saluran komunikasi agar masyarakat dapat berpendapat, seperti melalui pertemuan umum, konsultasi, dan pendapat tertulis.

Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pembuatan kebijakan memerlukan sistem hukum yang kuat. Prinsip ini harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan supremasi hukum, yang melibatkan ketetapan hukum, kepastian hukum, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan tanpa diskriminasi, serta independensi peradilan. Hukum harus diterapkan dengan adil dan merata, termasuk hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Transparansi (Transparency)

Transparansi mengacu pada keterbukaan terhadap semua tindakan dan kebijakan pemerintah. Prinsip ini membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses. Semua proses pemerintahan dan lembaga harus dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang disediakan harus dapat dimengerti dan dipantau. Hal ini meningkatkan wawasan masyarakat terhadap pemerintahan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, partisipasi dalam pembangunan, dan mengurangi pelanggaran hukum.

Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha

Pemerintahan dan prosesnya harus melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks dunia usaha, perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung Good Governance dalam operasionalnya. Ini termasuk dalam etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Penerapan Good Governance dalam dunia usaha membimbing operasional perusahaan secara internal dan eksternal, termasuk dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder).

Berorientasi pada Konsensus (Consensus):

Keputusan harus melalui proses musyawarah untuk mencapai konsensus. Model ini memastikan keputusan yang dapat memuaskan sebagian besar pihak dan berkekuatan mengikat untuk dilaksanakan. Prinsip ini memastikan bahwa lebih banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat terwakili dalam pengambilan keputusan.

Baca juga: Kolusi: Pengertian, Ciri, Penyebab, Dampak, dan Contohnya

Kesetaraan (Equity)

Prinsip kesetaraan menjamin perlakuan dan pelayanan yang sama bagi semua warga. Semua orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Kesetaraan ini juga menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses.

Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Pemerintahan yang baik harus efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya. Efektivitas diukur dari dampak kebijakan terhadap masyarakat, sementara efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya yang optimal.

Akuntabilitas (Accountability)

Para pemimpin dan pejabat publik bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan. Pertanggungjawaban ini didukung oleh peraturan perundang-undangan, komitmen politik, pedoman etika, dan sistem pemantauan kinerja.

Visi Strategis (Strategic Vision)

Prinsip ini melibatkan pandangan jauh ke depan dan pemahaman atas kompleksitas sejarah, budaya, dan sosial dalam mengembangkan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, Good Governance dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Baca juga: Tema dan Contoh Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Tujuan dari Good Governance

Pada prinsipnya, tiap negara memiliki keinginan untuk menjalankan sistem pemerintahan yang efektif guna menjamin keamanan dan kedamaian. Di Indonesia, pemerintah mengatur pelaksanaan konsep good governance melalui Permenpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam peraturan ini, tujuan dari good governance dijelaskan sebagai berikut:

Penciptaan Birokrasi yang Integritas

Tujuan pertama adalah menciptakan birokrasi yang berintegritas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penciptaan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Produktif

Tujuan kedua adalah mewujudkan birokrasi yang operasionalnya efektif, efisien, dan produktif, agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Contohnya, proses administrasi yang lebih sederhana, bebas dari pungutan ilegal, dan tanpa hambatan berlebih.

Penciptaan Birokrasi yang Transparan

Tujuan ketiga good governance adalah menciptakan birokrasi yang transparan, dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang memerlukan perlindungan khusus.

Pembangunan Birokrasi yang Berorientasi Pelayanan Masyarakat

Pemerintah memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dengan menyediakan akses mudah dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Hal ini mencakup pengadaan layanan yang cepat dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Implementasi Birokrasi yang Akuntabel

Terakhir, tujuan good governance adalah mewujudkan birokrasi yang akuntabel, dengan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan kebijakan dan program dengan tekun, dan akan memegang tanggung jawab jika terjadi kesalahan, tanpa mencari alasan atau kambing hitam.

Baca juga: Guru Penggerak: Pengertian, Tujuan, dan Keuntungan

Contoh Good Governance di Indonsia

Dalam upaya menerapkan good governance di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai inovasi dan reformasi sejak dimulainya era reformasi hingga saat ini. Di bawah ini adalah beberapa contoh nyata implementasi good governance yang dapat kita amati:

Perubahan Masa Jabatan

Sistem masa jabatan telah mengalami transformasi dari yang sebelumnya dapat berlangsung sepanjang hidup menjadi terbatas hanya pada 5 tahun dengan maksimal 2 periode. Ini berarti, setelah dua kali terpilih sebagai Presiden, seseorang tidak lagi bisa mencalonkan diri untuk periode ketiga.

Pemilihan Umum Partisipatif

Pemilihan umum untuk posisi legislatif dan eksekutif melibatkan partisipasi aktif rakyat, mulai dari tahap kampanye hingga saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Perbedaan signifikan dengan masa lalu dimana pemilihan umum diwakilkan oleh anggota DPR.

Transparansi dalam Rekrutmen PNS

Sistem penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diubah menjadi lebih transparan melalui Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (Tes CPNS). Tes ini terbuka bagi semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Terdapat pergeseran dari praktik nepotisme yang pernah merajalela di masa lalu, di mana menjadi PNS sangat bergantung pada hubungan keluarga.

Baca juga: Profil Pelajar Pancasila: Pengertian, dan 6 Dimensi

Transparansi Anggaran Pemerintah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diupayakan lebih transparan untuk mencegah kemungkinan korupsi dalam pengelolaan dana APBN. Hal ini memungkinkan masyarakat dan berbagai pihak untuk mengawasi serta melakukan audit terhadap penggunaan dana APBN oleh pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pembentukan KPK sebagai lembaga independen memiliki mandat untuk memberantas korupsi di lembaga eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. KPK menjadi garda terdepan dalam upaya negara untuk memerangi praktik korupsi secara tegas dan konsekuen.

Dengan langkah-langkah seperti ini, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan konkret untuk mewujudkan good governance, menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab terhadap rakyat.

Baca juga: 4 Cara Unreg Kartu Telkomsel Beserta Persyaratannya

Kesimpulan

Implementasi good governance di Indonesia merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui reformasi dan inovasi, pemerintah telah mengubah berbagai aspek penting seperti masa jabatan, pemilihan umum partisipatif, rekrutmen PNS yang adil, transparansi anggaran, serta pembentukan KPK. Langkah-langkah ini mendukung tujuan penciptaan birokrasi yang bersih, efektif, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik. Dengan demikian, good governance menjadi pijakan penting dalam membangun negara yang lebih kuat, berkeadilan, dan berdaya saing.

Referensi

1. “Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara” (Permenpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008).
2. “Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”.
3. World Bank. (2018). “Governance Reforms in Indonesia: A Half-Time Assessment”. World Bank Group.
4. Transparency International Indonesia. (TII). “TII’s Corruption Perception Index (CPI) Indonesia”.
5. Kuncoro, A., & Rakhman, F. (2015). “E-Government Implementation in Indonesia: The Role of Good Governance and Information and Communication Technology (ICT)”. Procedia Computer Science, 72, 574-582.
6. Fitriana, N. (2019). “The Implementation of Good Governance in Indonesia: Current Challenges and Future Perspectives”. Indonesian Journal of International Law, 17(1), 53-72.
7. https://www.djkn.kemenkeu.go.id
8. https://prokomsetda.bulelengkab.go.id